Aceh Tenggara//liputan888 – Perilaku Kepala Desa Terutung Payung Hilir, Ahmad Zais, kian memperlihatkan wajah arogan kekuasaan di tingkat desa. Alih-alih menunjukkan sikap kooperatif dan etika sebagai pejabat publik, yang bersangkutan justru diduga bertindak sewenang-wenang, seolah hukum tidak berlaku baginya.

Ironisnya, sikap tersebut muncul di tengah status Ahmad Zais yang baru saja dilaporkan ke Kejaksaan dan sedang diaudit Inspektorat. Namun proses hukum itu tampaknya tidak sedikit pun mengendurkan langkahnya untuk tetap mempertontonkan kuasa.
Berdasarkan keterangan Muhamad Nuh Pinim alias Tengku Ali, Ahmad Zais diduga mengambil sawah gadai senilai Rp70 juta dari warga berinisial SH. Lebih jauh, ia juga disebut menambah nilai gadai secara sepihak terhadap sawah milik saudari YN, dari semula Rp150 juta menjadi Rp180 juta.

Tindakan ini memicu kemarahan publik. Pasalnya, praktik gadai sawah tersebut diduga dilakukan tanpa transparansi, tanpa mekanisme yang jelas, dan sarat tekanan kekuasaan, terlebih dilakukan oleh seorang kepala desa yang seharusnya melindungi warganya, bukan justru memanfaatkan posisi.
“Ini bukan lagi soal etika, ini soal penyalahgunaan kekuasaan secara telanjang,” tegas Tengku Ali.

Masyarakat menilai, jika benar dugaan ini, maka Ahmad Zais tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menantang kewibawaan aparat penegak hukum secara terbuka. Di saat pejabat desa lain berhati-hati karena pemeriksaan, Ahmad Zais justru bertindak seolah memiliki tameng kekuasaan.
Situasi ini memperkuat dugaan lama bahwa di Desa Terutung Payung Hilir terdapat praktik feodalisme modern, di mana kepala desa berperan layaknya “penguasa kecil” yang merasa kebal hukum.

Publik kini menunggu sikap tegas Kejaksaan dan Inspektorat. Jika dugaan ini dibiarkan tanpa tindakan hukum nyata, maka pesan yang tersampaikan ke masyarakat sangat jelas: hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Abd.Wahab Ketua Lembaga Elhan RI menegaskan, masyarakat tidak akan diam. Jika aparat penegak hukum gagal bertindak, gelombang tekanan publik dan aksi terbuka hanyalah soal waktu.

Red…